prinsip good governance menurut undp. Governance merupakan pergeseran makna dari government. prinsip good governance menurut undp

UNDP mengusung good governance dalam frame democratic governance. 1 Pengertian Good Goverment Governance Ada banyak pendapat mengenai good governance, diantaranya menurut Mardiasmo (2009:17) adalah: Menurut World Bank mendefinisikan good governance sebagai: “ The way statement is used in managing economic and social. Prinsip profesionaliatas2. 12 United Nation Development Program (UNDP) dalam Sedarmayanti sebagaimanan yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan karakteristik good governance sebagai berikut : 1. UNDP menganggap bahwa good governance dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang komplek dan masing-masing menunjukkan tujuannya. Good Governance menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima karakteristik yaitu: Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan. Ada tiga unsur utama dalam prinsip good governance, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 101 Tahun 2000 good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Good governance dapat dipahami dengan menerapkan dasarnya delapan karakteristik adalah : Partisipasi aktif; Tegaknya Hukum (Rule of law); Transparansi; Responsif; Jadilah musyawarah untuk. unsur-unsur Good Governance. Partisipasi Masyarakat Setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus Good Governance : Konsep Bank Dunia dan UNDP Lembaga internasional yang lebih awal memopulerkan istilah governance adalah Bank Dunia. Penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik menurut paradigma . PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH 50 * Muhamad Jafar AW Peradilan Tata Usaha Negara”. Aplikasi dari prinsip-prinsip good governance dalam perundang-undang Indonesia dituangkan dalam 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara (UU Pasal 03. Setiap warga negara mempunyai. Good governance adalah suatu konsep penting yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)PUPN/DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Good Governance adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesetaraan (equity) Orientasi pada kesepakatan (consensus orientation) Partisipasi (participation)Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Farida Hanum Nasution. Partisipasi Masyarakat Setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses. Lebih lanjut prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung. Prinsip good governance menurut UNDP yang menunjukkan terdapat jaminan kesamaan hak bagi individu dalam pengambilan keputusan ( baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan) adalah…. Akuntabilitas Ketiga prinsip yang disebut diatas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ketiganya memiliki hubungan yang berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ciri-Ciri Good Governance . Dalam konsep yang diungkapkan UNDP, good governance lebih ditekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrative dalam pengelolaan negara. Namun ada lima prinsip Good Governance yang terletak dalam penelitian yaitu tolak ukur Implementasi Good. Adapun kesepuluh prinsip-prinsip ‘Good Governance” tersebut yaitu partisipasi masyarakat, akuntanbilitas, rule of law, transparansi, keadilan, responsif,. Adapun prinsip-prinsip good Governance menurut United Nations Development Programme (UNDP) dalam Mas’ud (2012:18) mengungkapkan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pelaksanaan good Governance meliputi : 1) Participation. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan. International Journal of Social Economics, 36(12), 1167– 1180. Tata kepemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. 6 Dwi Martini, Good Governance Dalam Pelayanan Publik, dalam buku yang berjudul Konsep, Strategi dan Implementasi Good Governance Dalam Pemerintahan, (Jakarta: Irjen Depag RI, 2007),. Dilansir dari situs Prokomsetda - Pemkab Buleleng, berikut pengertian good governance: " Good governance adalah. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: Penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara proses optimalisasi peran administrasi publik dengan peran sektor swasta. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: Penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara proses optimalisasi peran administrasi publik dengan peran sektor swasta. Dalam implementasi prinsip-prinsip good governance itu akan menentukan kinerja pemerintahan. ADVERTISEMENT. good governance. 1. Prinsip good governance harus dapat. Participation, 2. Melihat dari definisi governance, yang telah didefisinikan oleh United Nation Development Program (UNDP) yang mendefenisikan governance sebagai “the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Adapun prinsip utama good governance menurut Bappenas, 2003 yaitu: 1. 1. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance. Partisipasi . Universitas Sumatera Utara. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999. Daya Tanggap 5. Visi. 8 UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “that good governance system are participatory, implying that all members of governance institutionSementara itu, menurut UNDP, good governance mengacu pada sistem pemerintahan yang capable, responsif, inklusif, dan transparan. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip Good governance di urai satu persatu sebagaimana yang tertera dalam UNDP ( United Nations Deveploment Programe ) mengemukakan 10 buah prinsip Good governance yaitu ”karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang. Partisipasi merupakan karakteristik penting dalam good governance. Good governance adalah suatu konsep penting yang berkembang pesat dalam beberapa. Adapun kelima unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: prinsip utama yang melandasi good governance yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Transparansi dan Akuntabilitas. 2 Prinsip Good Governance Setiap perusahaan atau entitas usaha harus memastikan bahwa prinsip good governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran. Salah satu. dilaporkan oleh UNDP berada jauh dibawah IPM negara-negara ASEAN seperti: Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia dan. Menurut Lembaga Adminitrasi Negara (LAN, 2003:7) terdapat prinsip-prinsip good governance sebagai berikut: 1. 19 Selanjutnya UNDP mengemukakan setidaknya ada sembilan prinsip dasar dalam penerapan teori good. apabila prinsip-prinsip good governance telah diterapkan dengan baik. Gambar 2. Menurut Bank Dunia (World Bank), Good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009). Rule of Law, 3. Partisipasi (Participation) Transparansi (Transparency) Orientasi Pada Kesepakatan (Consensus Orientation)Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam good governance yaitu transparansi, pertanggungjawaban ( responsibility ), akuntabilitas, partisipasi dan ketanggapan ( responsiveness ) sebagai prinsip kuncinya. Narasumber penelitianIndra Furqon. Adapun prinsip-prinsip dalam good governance menurut UNDP dalam MardiasmoA. id. UNDP menganggap bahwa good governance dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang komplek dan masing-masing menunjukkan tujuannya. Prinsip-prinsip good governance itu sendiri. Menurut UNDP melalui LAN yang diku-tip Tangkilisan (2005:115),. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003 : 7) prinsip – prinsip Good Governance, sebagai berikut : 1. Partisipasi masyarakat 3. (2017: 1-2) bahwa: “Dalam penelitiannya yang berjudul Prinsip-Prinsip Good Governance di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Partisipasi 2. 250) good governance adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta memiliki visi yang. Ada beberapa prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997, yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efesiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik. Apa saja 9 prinsip prinsip good governance menurut UNDP? Ada beberapa prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997, yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efesiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik. Diantara aturan-aturan dimaksud adalah: 1. Bahkan prinsip-prinsip good governance dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemahasiswaan dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, perkumpulan olah raga ditingkat Rukun Tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi diatasnya. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab ( akuntabel ) 5. Pengertian Good Governance Menurut UNDP. Good dalam good governance menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2009) mengandung dua pengertian. Berorientasi pada konsensusIMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU (Studi Tentang Pengadaan Televisi Tahun Anggaran 2013). 2 Prinsip-Prinsip Good Governance Berdasarkan pengertian good governance oleh Mardiasmo (2009: 18). Menurut United Nations Development Programme (UNDP), prinsip - prinsip yang ada didalam konsep Good Governance yaitu adanya partisipasi, kepastian hukum, tanggung jawab, transparansi, keadilan, berorientasi pada kesepakatan, akuntabilitas, visi strategi, efektifitas dan efisiensi. Development Program (UNDP), seperti yang dibahas pada penelitian Heriyanto, terdapat beberapa prinsip dalam penerapan good governance. 2009. keadilan masyarakat. Meminimalkan korupsi dan penggunaan kekuasaan yang kurang bertanggungjawab. menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih baik (Good Governance). Konsep mengenai good governance dapat ditemukan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan Pasal 2 (d) mengartikan kepemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip. 8 UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “that good governance system are participatory, implying that all members of governance institution baik (konsep good governance). UNDP menerjemahkannya kedalam prinsip-prinsip yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip good governance yakni partisipasi, rule of law, transparansi,. com - Berita Indonesia dan Dunia Terkini Hari Ini, Kabar Harian Terbaru Terpercaya Terlengkap Seputar Politik, Ekonomi, Travel, Teknologi, Otomotif, Bola(SAMPADE) di Kota Malang. urutan berikutnya dari 10 besar prinsip-prinsip good governance yang dominan. Hal terpenting dalam pemahaman good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Keywords: Governance, good governance, Implementation, World Bank, UNDP. prinsip-prinsip good governance. Menurut United Nation Development Program (UNDP), good governance memiliki 8 (delapan) prinsip (Dwiyanto, 2006), yaitu: a. Tata pemerintahan yang cepat tanggap ( responsive ) 4. Partisipasi menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara. 4 Beberapa prinsip good governance dalam perkembangnanya telah memiliki dasar dalam prinsip supremasi hukum (good. Baca juga: Good Governance: Pengertian, Aktor, dan Pilarnya. Tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme,. Responsiveness (Tanggung Jawab) 5. 2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance mampu dijadikan tolak ukur menilai baik buruknya kinerja suatu pemerintahan maka kunci utamanya adalah pemahaman terhadap. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar: pemerintah, sektor swasta, dan. 2. 12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah. PER/01/MBU/2012 tanggal. 2, November 2007 30 Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN 1. Good Governance menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima karakteristik yaitu: Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Prinsip Good Governance menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas ) : 1. 8 UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “that good governance system are participatory, implying that all members of governance institutionMenurut UNDP, good governance adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta visi strategis. 4 Lihat tabel 1 berikut ini: 4 ibid, hlm. UNDP adalah lembaga di bawah PBB yang menangani pembangunan di negara berkembang. Menurut Bank Dunis good governance merupakan suatu konsep pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework. Good Governance. Prinsip-prinsip Pokok Good & Clean Governance Dalam Good and Clean Governance, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan, yaitu : a. Heriyani, Y. b. Menurut UNDP (1997), good governance memiliki sepuluh prinsip utama, yaitu partisipasi publik, aturan hukum (rule of law), transparansi, daya tanggap pelayanan, berorientasi konsensus, kesetaraan (equity), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis, dan saling keterkaitan antara seluruh prinsip tersebut. Efektivitas 8. Program (UNDP) bahwa prinsip ± prinsip Good Governance terdiri dari : 10 Partisipasi, Supermasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Kosensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien , Bertanggung Jawab dan Visi Strategis. 2 Februari 2022 oleh Yusuf Abdhul. Mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance, dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor kecamatan Rainis masih sangat sulit, dan masih banyak ada. Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dikutip oleh Iman dan Amin (2002;1), definisi Good Corporate Governance yaitu: "Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance maka tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling support dan berpatisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan Kata kunci : Good Governance A. faktor pendorong, kompetensi kepala desa yang responsif,. Akuntabilitas Akuntabilitas dimaksudkan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab,Good goverment governance adalah bentuk aplikasi dari prinsip-prinsip good governance di bidang perlakuan pemerintahan (goverment actions) secara luas di semua. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari. dalam pembangunan, sebelum pengurangan kemiskinan bisa terjadi. Good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi stratejik. Disini prinsip-prinsip good governance yang selama dijadikanMuhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 193 “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Hampir di setiap event atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak pernah ketinggalan. Consensus Orientation (Berorientasi Pada Kesepakatan) 6. Aktualisasi gerakan good governance di Indonesia bisa terlihat dengan banyak dibuatnya regulasiKarena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi. Beberapa di antaranya sebagai berikut. 101 Tahun 2000 good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. menjadi landasan bagi aturan hukum yang modern dan demokratis. And all too often, it looked like a fallback position for failed policies (Mkandawire, 2007, 681). Prinsip-Prinsip Good Governance. Sertifikasi penyuluh antikorupsi meningkatkan level kompetensi dan profesionalitas. Tegaknya supremasi hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang. III. com - Good governance adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor. good governance among other things, participatory, transparent and accountable. Mendekati masa pemilu (pemilihan umum) baik untuk wakil rakyat sampai Presiden, tentunya akan mendengar istilah good governance atau pemerintahan yang baik. Peduli pada Stakeholder 5. Partisipasi Masyarakat Setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses. Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanyaDi antara 14 prinsip dalam good governance menurut UNDP itu, salah satu yang sangat penting adalah keterbukaan dan transparansi. Kemitraan dalam Konteks Good governance . 72. Adapun prinsip-prinsip Clean dan Good Governance menurut UNDP ( United Nation Development Programme) yaitu : 6 1. 1. Konsep Good Governance dalam Perspektif Dunia Barat Di dunia Barat, konsep good governance telah dikembangkan terutama oleh sejumlah lembaga-lembaga pembangunan multilateral seperti World Bank, UNDP, dan IMF. Baik dalam hal kecepatan proses adminitrasi, perizinan, ataupun sosialisasi. 03/02/2022, 01:00 WIB. Partisipasi (Participation): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki- Prinsip Good Governance menurut UNDP yang menunjukkan terdapat jaminan kesamaan hak bagi individu dalam pengambilan keputusan (baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan) adalah Kesetaraan (equity) Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada dalam mewujudkan good governance. 3. Kasus ini berawal dari tahun 2002 yang menjadi awal dari catatan kelam bagi kondisi keuangan perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mulai terpuruk akibat krisis ekonomi hingga akhirnya. Sedangkan menurut United Nation Development Program (UNDP), good governance adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta dan masyarakat. Untuk memahami good governance diperlukan pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip Good Governace (GG) Dalam pnerapan Good Governance terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip Good Governance menurut UNDP yang menunjukkan terdapat jaminan kesamaan hak bagi individu dalam pengambilan keputusan (baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan) adalah. Tujuan penerapan good governance dalam. Partisipasi publik dalam good governance adalah suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan. Bila diteliti, penyebutan Good Governance dalam diskursus soal Universitas Sumatera Utara 30 pembangunan belum. Demak periode 2017-2019? Penelitian ini dalam kerangka teorinya menggunakan sudut pandang prinsip-prinsip Good Governance dalam UNDP (1997) serta menggunakan peraturan Pengelolaan. yang berjudul “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Surat Tanda. 2 Prinsip-Prinsip Good Governance Berdasarkan pengertian good governance oleh Mardiasmo (2009: 18) dan Bank Dunia dalam Wahab (2002: 34) perlunya mewujudkan administrasi negara yang Prinsip Good Governance menurut UNDP yang menuntut agar pemerintah meningkatkan fungsi kontrol terhadap manajemen pemerintah dan pembangunan dengan melibatkan organisasi non-pemerintah, adalah. Baca juga: Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP. Good Governance, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh . 1. mendorong penerapan prinsip-prinsip dasar dalam proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis dan efisien. Dan juga di tuangkan dalam peraturan. Premis ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang baik akan dapat mengatasi rendahnya akuntabilitas kinerja, sementaraMenurut UNDP, Good Governance dimaknai sebagal praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip- prinsip good governance menurut UNDP dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas,.